Uji coba tarif ojek berbasis aplikasi akan diperpanjang oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan agar pihak regulator bisa mendapatkan masukan yang lebih banyak dari berbagai pihak.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait dampak penerapan tarif baru ini. Selain itu Kemenhub juga akan melakukan survei kepada pihak terkait untuk evaluasi ini.

'Supaya kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan, kami akan mendapatkan masukan dari aplikator, pengendara dan pengemudi kami mengadakan semacam survei quick count,' ujar Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Budi mengungkapkan, ada 4.000 kuesioner di lima kota yang telah menjalani uji coba tarif baru ini. Kuesioner itu nantinya akan diisi oleh penumpang dan juga pengendara.

Dari survei tersebut, Kemenhub tidak hanya mendapatkan data soal keinginan pengemudi. Namun juga bisa menghimpun data soal ekspektasi daya beli masyarakat. Dari hasil kuesioner ini, Budi menilai semua pihak akan cukup terwakili.

Dengan demikian pihaknya bisa mengevaluasi soal besaran tarif. Menurut Budi, selama ini, Kemenhub cenderung lebih banyak mengacu pada masukan asosiasi pengemudi. Hal ini menurutnya bisa saja belum mewakili semua pihak.

'Kalau selama ini kan hanya diwakili beberapa pihak saja, hanya diwakili asosiasi, itu bisa jadi tidak meng-cover semuanya. Nah hasil itu (kuesioner), nanti kita akan diskusikan dengan aplikator,' tandasnya.(DetikFinace)