DPRD Kota Pekalongan meminta Pemkot untuk melakukan manajemen risiko dalam rangka penanganan bencana banjir rob yang masih terus terjadi.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Azmi Basyir saat memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan Musrenbang RPJMD pada Rabu, 28 April 2021.

Azmi mengatakan terdapat lima tahapan manajemen risiko yang diusulkan DPRD agar dapat dilakukan Pemkot Pekalongan yakni pertama dilakukan kajian akademik untuk mengetahui kondisi umum terhadap banjir rob yang terjadi.

Kemudian kedua melakukan monitoring deteksi dini atau Early Warning System di titik rawan banjir rob sehingga penanganan bisa dilakukan dengan baik, dan yang ketiga membuat peta bahaya risiko persebaran wilayah banjir rob dan juga tingkat kecepatan penurunan tanah untuk dijadikan  prioritas utama perencanaan.

Sementara ke empat harus dilakukannya mitigasi dan adaptasi jangka pendek, dan kelima adalah penyiapan mitigasi dan adaptasi jangka panjang.

Selain terkait banjir rob dalam penyampaian pokir tersebut ketua DPRD juga menyampaikan berbagai masukan dan usulan dalam bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, sosial ekonomi, bidang tata pemerintahan, dan bidang lingkungan hidup. (Kharisma-Regina)