Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  memberikan keringanan utang bagi pelaku UMKM, sebagai bentuk wujud kepedulian kepada  pelaku UMKM akibat ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda.

Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Pekalongan, Dwi kepada Radio Kota Batik mengatakan, pada tahun 2021 tercatat ada 80 debitur yang wajib membayar, dan dari jumlah tersebut sekitar 11 debitur yang melunasi hutangnya dengan memanfaatkan crash program atau keringanan hutang.

Adapun dari 11 debitur tersebut terkumpul piutang yang dapat diselesaikan sebesar 360 juta rupiah, dengan biaya administrasi yang disetorkan ke pemerintah sebesar 63 juta 700 ribu rupiah.

Dwi menambahkan, berdasarkan  PMK 11, tahun 2022  keringanan utang diberikan dalam bentuk keringanan utang pokok sekaligus keringanan bunga, denda, dan ongkos sebesar 100 persen. Tambahan keringanan ditetapkan 40% apabila debitur membayar lunas pokok utang hingga Juni 2022.

Sementara itu, keringanan tambahan sebesar 30% diberikan kepada debitur yang melunasi utangnya pada Juli hingga September 2022, serta tambahan keringanan pokok sebesar 20% diberikan kepada debitur yang melunasi pokok utangnya pada Oktober hingga 20 Desember 2022. (Ella – Regina)