Setelah masalah sengketa bangunan Pasar Banjarsari dengan pihak ketiga usai dan berstatus clean and clear, Pemkot Pekalongan saat ini akan kembali mengejar penganggaran pembangunan Pasar Banjarsari ke pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat menghadiri kegiatan kerja bakti di area bangunan Pasar Banjarsari, Jumat  pagi 22 Juli 2022.

Menurut Wali Kota, setelah pembongkaran dan pembersihan puing-puing bekas bangunan Pasar Banjarsari yang terbakar selesai, Pemkot masih berupaya mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat agar pasar bisa segera dibangun kembali pada tahun 2023 mendatang.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kota Pekalongan Budiyanto menjelaskan, Pemkot  Pekalongan sudah berkirim surat untuk audiensi kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Perdagangan RI sejak Bulan Juni dan sudah ditindaklanjuti oleh Dirjen Perdagangan Kemendag serta ditembuskan juga ke Kemen-PUPR.

Pihaknya menyebutkan kemudian pda tanggal 26 Juli 2022 Pemkot akan beraudiensi ke Kementerian Perdagangan RI untuk paparan mengenai kondisi dan situasi Pasar Banjarsari saat ini, dengan melampirkan persyaratan rencana pembangunan dan usulan anggaran ke pusat diantaranya AMDAL, DED, permasalahan sengketa dengan PT Disk yang sudah clean and clear dan lainnya.

Dengan audiensi tersebut, Budiyanto berharap bisa menghasilkan rekomendasi dari Kemendag RI ke Kemen-PUPR RI untuk persetujuan realisasi usulan anggaran pembangunan kembali Pasar Banjarsari dimana jika di bawah Rp12 Milliar akan ditangani Kemendag RI, sementara jika diatas Rp12 Milliar maka anggaran akan ditangani Kemen-PUPR RI.

Budiyanto menambahkan, proses yang dilakukan Pemkot seperti audiensi dan pengajuan anggaran tersebut merupakan pengusulan ulang dari proses yang sebelumnya, dimana anggaran yang diusulkan untuk pembangunan pasar adalah Rp 200 miliar. (Kharisma - Regina)