Pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan anggaran dari APBD hingga Rp 24 miliar per tahun untuk membayarkan premi rutin kepada BPJS Kesehatan bagi warganya yang masuk kepesertaan UHC.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes setempat, Mei Lestariningrum menyampaikan hingga Juni 2023 ada 50.996 warganya yang dibiayai APBD Pemkot dalam program UHC, sementara 109.309 warga lainnya masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat.

Mei menjelaskan UHC yang sudah bisa diakses sejak Mei 2023 ini bisa dimanfaatkan di seluruh fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit di Kota Pekalongan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setempat.

Mei menambahkan pemanfaatan layanan UHC dengan anggaran yang masih terbatas ini dipioritaskan bagi warga Kota Pekalongan yang kurang mampu terutama pada ibu hamil dengan risiko tinggi, bayi, lansia, disabilitas, dan penderita penyakit kronis. (Ozy)