DPRD bersama Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dengan acara Pengambilan Keputusan DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun 2024, Senin (14/8) malam.

Pada kesempatan tersebut jajaran DPRD Kota Pekalongan memberikan sejumlah rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua DPRD setempat, Mochamad Azmi Basyir.

Azmi mengatakan beberapa rekomendasi yang dimaksud di antaranya adalah fungsi dari DPRD dalam rangka mengawasi kegiatan pihaknya ingin lebih memahami apa saja yang akan dilakukan Pemkot seperti kegiatan kunjungan Presiden yang mendadak termasuk rencana pembangunan Patung Jenderal Hoegeng.

Kemudian Azmi menyebutkan prioritas-prioritas lainnya juga tak luput mendapatkan rekomendasi, salah satunya terkait permasalahan di Kota Pekalongan yang belum tuntas seperti banjir dan rob, karena imbas penanggulangan banjir dan rob dari proyek BBWS Pemali Juana yang harus ada anggaran-anggaran pemeliharaan.

Azmi menambahkan ada pula rekomendasi tentang program-program lain seperti jaminan kesehatan, sampah, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar bisa lebih dikomukasikan oleh eksekutif setelah penetapan KUA-PPAS berdasarkan landasan APBD. (Kharisma - Ozy)