Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berkomitmen menuntaskan masalah kawasan permukiman kumuh agar lebih tertata rapi, bersih, dan tertib yang melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Andrianto menyebutkan pada awal 2020 jumlah total kawasan kumuh ada 498,77 hektar, namun pada 2021 hingga 2022 jumlahnya sudah mulai berkurang. Sementara pada 2023 kawasan kumuh berkurang 52,55 hektar. Jadi apabila diakumulasi sejak 2022 sudah mencapai 271,22 hektar dan kini tersisa 227,55 hektar.

Menurut Andrianto untuk mengatasi kawasan kumuh tersebut pihaknya memanfaatkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Andrianto berharap dengan berakhirnya program Kotaku pada Juni 2023 lalu bisa digantikan dengan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jateng. Selain itu program Tuku Lemah Oleh Omah dari Pemprov Jateng juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Pekalongan. (Adam - Ozy)