Hanya 9% NPWP di Pekalongan belum dipadankan dengan NIK. Hal itu diungkapkan Penyuluh Pajak KPP Pratama Pekalongan, Farid Aziz saat telewicara di Radio Kota Batik (RKB), Kamis (4/7) kemarin.

Farid menyebutkan keseluruhan jumlah NPWP di Pekalongan sebanyak 549.621 NPWP. Dari jumlah tersebut pihaknya telah melakukan pemadanan NPWP dan NIK terhadap 503.337 NPWP. Sementara sisanya yaitu sekitar 45 ribuan NPWP belum dipadankan.

Farid menjelaskan dari 9% NPWP yang belum dipadankan tersebut terdapat dua kategori NPWP. Yaitu kategori konfirmasi dan pemutakhiran NPWP. Ia menyebutkan untuk NPWP yang perlu dikonfirmasi sebanyak 877 NPWP, sedang NPWP yang perlu dimutakhirkan sebanyak 45 ribuan NPWP.

Pemadanan ini dapat dilakukan melalui laman djponline.pajak.go.id atau layanan konsultasi di KPP Pratama Pekalongan.

Farid menerangkan NPWP yang masuk dalam kategori konfirmasi perlu validasi data. Terutama berkenaan dengan tanggal lahir pemegang kartu NIK. Apabila data tersebut tidak valid maka langkah selanjutnya adalah penyesuaian data sehingga didapat data yang valid.

Sementara NPWP yang masuk dalam kategori pemutakhiran merupakan NPWP yang sudah lama. Sehingga diperlukan pemutakhiran data. Biasanya NPWP yang masuk dalam kategori ini merupakan NPWP yang sudah tidak lagi berlaku karena pemegang NPWP sudah meninggal dunia atau memiliki kondisi yang sudah tidak diperlukan lagi untuk dikenai pajak. (Ribut/Adam - Ozy)