Kota Pekalongan telah mendapatkan penilaian baik dari Ombudsman RI tentang pelayanan publik tahun ini. Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Soft Skill bagi Petugas Pengaduan Publik di seluruh Organusasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, dan puskesmas. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan ini berlangsung di Ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekalongan, Kamis (12/9).

Kendati demikian Wali Kota menginginkan pada tahun 2025 mendatang capaian ini bisa ditingkatkan dan semakin baik lagi. Sebab masih terdapat aduan dari masyarakat. Menurutnya aduan ini bersifat wajar karena pelayanan publik tidak bisa 100% sempurna dan tidak luput dari aduan, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinkominfo Kota Pekalongan, Tubagus Muhammad Sadaruddin menambahkan bimtek ini sengaja digelar untuk meningkatkan pelayanan publik. Mengingat pengaduan publik ini merupakan garda terdepan dari semua permasalahan yang ada.

Tubagus menyebutkan bimtek ini diikuti 80 petugas atau admin pengaduan di OPD, kelurahan, dan puskesmas yang ada di lingkup Pemkot Pekalongan. Adapun pembekalan soft skill yang diberikan kepada petugas meliputi edukasi dan wawasan memunculkan rasa empati kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos), layanan aduan terkait administrasi kependudukan, infrastruktur dan sebagainya. (Adam - Ozy)