Pengembangan smart city di Kota Pekalongan , perlu perencanaan dengan landasan naskah akademis . Sehingga di perlukan payung hukum  seperti  Peraturan Wali Kota atau perlu membuat  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) .

Hal tersebut terungkap , pada Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau (Bapemperda) , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat . di Ruang Komisi A , Setwan , pada 13 Januari 2025 .

Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian , Dinkominfo setempat , Kusuma Adi Achmad menyampaikan , hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan skor 3,24  , ini menandakan program smart city telah berjalan baik dan berdampak positif bagi masyarakat .  Khususnya dalam mempercepat layanan publik berbasis teknologi .

Badan Perenacaan Pembangunan  Daerah atau Bappeda  , diusulkan memimpin pengelolaan lintas sektor smart city . Sementara Dinas Kominfo fokus pada teknologi digital .

Kebijakan internal diperlukan untuk memperjelas struktur , dimensi , dan aktor yang bertanggung jawab dalam implementasi kota cerdas .

Sementara itu , Ketua Bapemperda , Aminuddin Aziz menyampaikan , Pemkot menyiapkan 14 Raperda dalam Propemperda 2025 , termasuk regulasi Smart City dan tata kelola pemerintahan , untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendukung pengembangan Kota Kreatif Dunia .. (Adam - Dirhamsyah)