Kantor  Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR,BPN , mulai tahun 2025  , mulai mengenalkan sertipikat tanah elektronik , atau digital kepada masyarakat Kota Pekalongan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agraria  , nomor 1 tahun 2021 tentang sertifkat elektronik , yang telah  diundangkan pada tanggal 12 Januari 2021 lalu .

Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa  , Kantor Pertanahan Kota Pekalongan , kepada Radio Kota Batik mengatakan , cara mengurus sertifkat tanah saat ini ,  dilakukan dengan system elektronik , dengan memuat sejumlah dokumen pendukung .

Menurut Maryanto , persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon diantaranya membuat surat permohonan , melampirkan identitas diri KK , KTP , Fotocopy SPPT PBB  tahun berjalan , Surat Pernyataan Penguasaan Fisik , serta ada  pernyataan pemasang tanda batas yang berisi tanda tangan tetangga yang bersebelahan .

Kebijakan sertifikat tanah elektronik ini , merupakan salah  satu dari tiga program transformasi digital , Kementrian Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional ATR,BPN .

Tujuannya agar bisa melindungi Dokumen milik masyarakat , dari kerusakan , karena sertifikat tanah dokumen cetak atau yang lama , terbuat dari kertas memiliki kelemahan , seperti dimakan rayap , terkena air , hilang , terbakar , dan terkena musibah atau bencana alam lainnya .. (Tri Handayani - Dirhamsyah)