Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau DINSOSP2KB Kota Pekalongan, menggelar public hearing untuk membahas Standar Pelayanan, pada Rabu 1 Oktober 2025 di Aula Dinas setempat. Forum ini menjadi sarana menjaring masukan dari berbagai pihak, agar standar pelayanan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Dinsos P2KB setempat, Nur Agustina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa public hearing merupakan kewajiban dalam penyusunan maupun revisi SOP layanan publik.

Melalui forum ini pemerintah daerah dapat menerima masukan dari OPD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Agustin menuturkan, kegiatan diikuti sejumlah instansi di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Fakultas Hukum Unikal, Ikatan Bidan Indonesia, Perwakilan Camat dan Lurah di Kota Pekalongan, organisasi disabilitas, serta ormas.

Dari forum ini muncul berbagai usulan dan koreksi, yang dinilai penting untuk penyempurnaan SOP, bahkan membuka kemungkinan lahirnya standar pelayanan baru, di bidang sosial maupun keluarga berencana.

Agustin menambahkan, usulan yang muncul dapat memperkuat komitmen bersama, dalam penyediaan layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat., (Anto - Dirhamsyah)