Pemerintah Kota Pekalongan,  menggelar Rapat Koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK di Ruang Buketan, Setda setempat, 18 November 2025.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menyampaikan, pentingnya sinergi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan yang dinilai semakin kompleks, dan perlu ditangani secara berkelanjutan.

Menurut Balgis, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk merumuskan langkah yang tepat. Meski anggaran penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan Pemkot mencapai sekitar 67 miliar rupiah, penurunannya dinilai belum signifikan. Masyarakat tidak hanya memerlukan bantuan dana, tetapi juga pendampingan, edukasi, dan motivasi agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Bapperida setempat, Andrianto menyampaikan, rakor kali ini menghadirkan narasumber dari tim peneliti UIN Gusdur Pekalongan yang melakukan evaluasi program penanggulangan kemiskinan selama 2025, hingga triwulan ketiga.

Hasil riset tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi TKPK dalam menentukan prioritas program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Serta tahun 2026 Pemkot akan menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Transfer ke Daerah, sehingga strategi yang lebih fokus dan kolaboratif menjadi sangat penting.. (Adam - Dirhamsyah)