Pemerintah Kota Pekalongan mulai bersiap menghadapi tantangan baru dalam upaya menekan angka kemiskinan. Sebab tahun depan, anggaran yang diterima daerah dipastikan mengalami pemangkasan. Kondisi ini membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan,  harus disusun lebih fokus dan lebih kolaboratif.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK. Rakor berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, pada Selasa, 18 November 2025.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menegaskan,  dengan keterbatasan anggaran yang akan dihadapi pada 2026, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

Balqis  menyebutkan, persoalan kemiskinan kini semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan peran bersama   dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan  hingga masyarakat. Bantuan dana saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu pendampingan dan edukasi agar benar-benar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto menjelaskan, rakor kali ini juga memaparkan hasil riset dari tim peneliti UIN Gus Dur Pekalongan. Riset tersebut mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, hingga triwulan ketiga tahun 2025.

Hasil evaluasi itu diharapkan menjadi pijakan bagi TKPK untuk menentukan program mana yang benar-benar efektif. Terlebih, dengan adanya pemangkasan Transfer ke Daerah pada 2026, strategi penanggulangan kemiskinan harus lebih tepat sasaran. dan menuntut sinergi yang lebih kuat di semua sektor., (Adam - Dirhamsyah)