Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan, bahwa perizinan proses perizinan pesantren diwilayahnya, digratiskan dan di kawal ketat oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas insiden pesantren di Sidoarjo yang belakangan ramai dan  menjadi perhatian nasional.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid saat menghadiri Rakor Validasi dan Evaluasi Data Pesantren, di Aula MAN IC Pekalongan, pada 26 November 2025.

Menurut Wali Kota, pengawasan bangunan pesantren harus diperkuat karena banyak pesantren berkembang secara bertahap, mulai dari rumah pengasuh hingga bertambah ruang kelas dan aula. Pola perkembangan seperti ini membuat aspek kelayakan bangunan berisiko, jika tidak diikuti oleh perizinan yang benar.

Untuk itu, Pemkot memastikan IMB, PBG, hingga SLF digratiskan dan didampingi penuh oleh pemerintah. Menurutnya, pendampingan teknis juga diberikan khususnya untuk pesantren yang hendak menambah lantai bangunan agar terjamin keamanannya.

Wali Kota Aaf meminta seluruh pengasuh pondok, untuk  tertib melaporkan data dan tidak ragu mengurus perizinan karena tidak akan dipersulit.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag setempat, Kasiman Mahmud Desky menyampaikan, proses izin operasional untuk 41 pesantren terus berjalan. Menginisiasi beberapa pesantren kecil agar memenuhi persyaratan masuk aplikasi EMIS, sehingga dapat menerima bantuan dan program pemerintah. Saat ini, jumlah santri di Kota Pekalongan diperkirakan mencapai 3.000 hingga 4.000 santri, dengan pembinaan rutin yang dilakukan sepanjang tahun.. (Adam - Dirhamsyah)