Kementerian Koperasi Republik Indonesia tengah menyiapkan langkah besar dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu terobosan penting adalah peresmian command center yang akan menjadi pusat monitoring dan evaluasi koperasi secara nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, saat menghadiri Seminar Risiko Hukum Digitalisasi pada Koperasi dalam rangka HUT ke-52 Kospin Jasa di Pusdiklat Kospin Jasa, Kota Pekalongan, Sabtu, 13 Desember 2025.

Ferry menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi isu penting dalam transformasi koperasi. Kementerian saat ini tengah mengubah sistem data koperasi dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi sistem yang dinamis dan terintegrasi. Dengan sistem baru ini, diharapkan data koperasi dapat diakses secara real-time dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Command center yang akan diresmikan pada Senin, 15 Desember 2025, akan dilengkapi dengan Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi masalah koperasi sejak dini. Selain itu, sistem ini juga akan mendukung program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta memudahkan pemerintah dalam menilai tingkat kesehatan keuangan dan bisnis koperasi di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi juga tengah mengawal penyusunan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar lembaga, memperkuat mitigasi risiko, serta membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) koperasi. Dengan demikian, koperasi dan anggotanya akan mendapatkan perlindungan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. (Adam - Ozy)