Pemerintah Kota Pekalongan tengah berjuang untuk mendapatkan dana APBN, melalui program revitalisasi kawasan kumuh, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Usulan difokuskan pada penanganan kawasan seluas sembilan belas koma lima hektar, di wilayah Kelurahan Pasir Kraton Kramat atau PKK, Kecamatan Pekalongan Barat.

Kepala Dinperkim setempat, Slamet Mulyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi administrasi dan lapangan bersama tim kementerian, di tengah kondisi wilayah yang sedang terdampak banjir.

Jika usulan ini disetujui, maka diproyeksikan anggaran di atas sepuluh miliar rupiah, akan dialokasikan untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta peningkatan kualitas terhadap sekitar seratus unit hunian warga.

Meski harus bersaing dengan kabupaten dan kota lain di Indonesia, Slamet optimis usulan ini dapat diakomodir, mengingat kondisi riil di lapangan menunjukkan urgensi penanganan yang tinggi. Langkah koordinasi intensif melalui pertemuan daring terus dilakukan, guna memastikan penanganan slum area di Kota Batik, mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat., (Anto - Dirhamsyah)