Pemkot Pekalongan terus mempercepat penanganan, rumah tidak layak huni atau RTLH, dengan mendorong tambahan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan setelah capaian penanganan RTLH, dalam dua tahun terakhir menunjukkan hasil signifikan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mencatat, persentase rumah tidak layak huni berhasil ditekan dari sekitar 27 persen pada tahun 2024,  menjadi sekitar 13 persen pada tahun 2025.

Kepala Dinperkim setempat Slamet Mulyadi mengatakan, penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai program peningkatan kualitas rumah, yang dijalankan secara bertahap melalui pendanaan daerah maupun pusat.

Pada tahun 2026 ini, Kota Pekalongan kembali memperoleh bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 200 unit rumah pada tahap pertama.

Namun jumlah tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Karena itu, Pemkot  mendorong tambahan kuota bantuan agar percepatan penanganan RTLH dapat dilakukan lebih luas.

Hasil koordinasi sementara, menunjukkan Kota Pekalongan berpeluang, memperoleh tambahan bantuan sedikitnya 500 unit pada tahap berikutnya. Bahkan, Pemkot telah mengajukan usulan lebih besar kepada pemerintah pusat, yakni sebanyak 2.800 unit, rumah untuk mempercepat pemerataan rumah layak huni di seluruh wilayah kota., (Dirhamsyah)