Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan koordinasi lebih dulu dengan Pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa//

Hal tersebut disampaikan Wiranto menyikapi aksi 'sweeping' oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pascaditerbitkannya fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam//

Fatwa tersebut dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang dipaksa menggunakan atribut keagamaan agama lain saat hari besar agama tersebut//

Menurut Wiranto / koordinasi antara Pemerintah dan MUI harus dilakukan agar fatwa yang dikeluarkan bisa menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat//

Dia juga meminta MUI mendasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai perspektif saat mengeluarkan fatwa//

Wiranto mengatakan / ke depannya Polri akan menempatkan petugas perantara di dalam MUI untuk memudahkan proses koordinasi//

Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin sebelumnya mengatakan, fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 soal atribut non-Muslim dikeluarkan lantaran adanya desakan dari masyarakat////

KOMPAS.com