Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kota Pekalongan  saat ini tengah mengejar agar  Pemkot segera membuat  perwal untuk  kota tanpa kumuh  sebagai upaya mengatasi perbaikan pemukiman yang dinilai kumuh .

Ketua Pansus  Sujaka Martana mengatakan  setelah nantinya Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan perumahan  serta  permukiman kumuh disahkan menjadi Perda  dalam Sidang Paripurna  pada 29 April 2017 mendatang  .

Menurut Sujaka  pihkanya menargetkan agar  6 bulan ke depan  perwal sudah ada  sehingga pelaksanaan penanggulangan kota kumuh  bisa segera dianggarkan di APBD  tahun anggaran 2018 .

Kepada Radio Kota Batik  Sujaka mengungkapkan    masih banyak wilayah kumuh terutama di wilayah Pekalongan Utara yang harus segera di tangani .


Sujaka Martana menambahkan   untuk mengatasi kota kumuh  APBD Kota mengalokasikan dana  stimulan sekitar  7,5 juta  rupiah untuk setiap rumah  sedangkan dari provinsi sebesar 10 juta rupiah   yang diberikan secara bertahap hingga 2020 mendatang .

Namun demikian   ke depan diharapkan alokasi  dana stimulan   bisa ditingkatkan  sehingga minimal bisa setara dengan dana stimulan dari Provinsi Jawa Tengah.  (Kharisma - Dirhamsyah)