Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Pekalongan  menghimbau OPD di wilayah setempat  untuk bisa menyerap anggaran sesuai dengan aturan dasar yang ditetapkan .

Kepada Radio Kota Batik  Kabid Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah  Dede Umi Hani  menjelaskan  pihaknya sudah melakukan beberapa usaha  agar OPD melakukan penyerapan anggaran.

Antara lain yang pertama  dalam tiap tiga bulan  pemkot melakukan rapat koordinasi  untuk dapat  mengetahui sejauh mana masing-masing OPD dapat melakukan program dan kegiatan  melaui Bagian Administradi Dan Pembangunan Setda .

Kedua  juga dilakukan pengadaan paket pengerjaan  yang dilakukan secara lelang  dan bisa ditempati sesuai jadwal  Dan ketiga  pada saat penetapan APBD perubahan  pihaknya mengaku menghindari perubahan yang bersifat fisik .

Selain itu  pihaknya juga melakukan asistensi rencana kerja dan anggaran  maupaun rencana kerja perubahan  Sehingga jika ada OPD yang mengajukan perubahan  jika diprediksi tidak selesai  maka akan dipending .

Dan terakhir  Umi Hani mengatakan  jika penyerapan tidak sesuai dengan aturan  pemerintah pusat akan memberikan sanksi  berupa penundaan dana transfernya  Dimaksudkan agar daerah terpacu  dan penyerapan anggaran belanja bisa maksimal .

Dede Umi Hani mengungkapkan  OPD yang sudah melakukan penyerapan anggaran diatas 50% adalah  BPBD  Dinsosnakertrans  Kesbangpol  dan DPMPTSD  Sementara OPD yang lainnya  belum ada yang melakukan penyerapan diatas 50% . (Amy Priyono W - Dirhamsyah)