Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan  mempertanyakan kewenangan penanganan pada bibir muara  sungai yang berada di Pelabuhan Pekalongan.

Sebab  hingga saat ini pendangkalan muara terlihat semakin parah  sehingga menyebabkan kapal besar tidak bisa  masuk ke pelabuhan.

Kepada Radio Kota Batik  Anggota Komisi B DPRD  Mofid mengatakan  ada tiga intansi   yakni pihak PPNP di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan  pihak Syahbandar di bawah naungan Kementerian Perhubungan  serta pihak Perum Perindo .

Menurut Mofid  apabila sudah jelas penanggungjawab dari muara  pihaknya akan meminta instansi tersebut  untuk menyelesaikan pendangkalan dengan tenggat waktu  dua hingga tiga tahun ke depan .

Mofid menambahkan  cara mengatasi pendangkalan sebenarnya bisa diatasi  dengan merubah bibir muara  atau melakukan kerjasama dengan akademisi untuk mengkaji cara mendalam terhadap muara sungai Pekalongan tersebut . (Kharisma – Dirhamsyah))