Sebagai upaya untuk memenuhi hak kaum disabilitas  Pemkot Pekalongan mensosialisasikan Perda Nomor 9 tahun 2017  tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  pada sejumlah OPD  lurah  camat dan CSR  pada Rabu  21 Februari 2018  di Gedung PKK.

Kepada Radio Kota Batik  Wali kota  Saelany Machfudz mengungkapkan  dengan perda tersebut maka para disabilitas bisa lebih diperhatikan  tidak hanya oleh pemerintah saja  namun oleh masyarakat umum hingga para CSR .

Menurut Saelany  pihaknya akan lebih  meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum  seperti sarana prasarana menuju lingkungan Pemkot Pekalongan agar lebih ramah disabilitas .

Wali kota menambahkan  perda tersebut diharapkan  bisa memacu masyarakat  agar lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan disabilitas. (Kharisma - Dirhamsyah)