Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pekalongan   tengah mengusulkan melaui  APBD   untuk pengadaan meteran yang diperuntukan  mengukur debit   penggunaan air tanah.

Hal  ini menyusul banyak meteran untuk   debit air tanah yang dimanfaatkanoleh pengguna   yang kini dalam keadaan rusak.

Kepada Radio Kota Batik  Kepala DLH  setempat  Purwanti mengungkapkan, hal ini  membuat DLH mengalami kesulitan dalam memantau penggunaan air tanah. Sehingga  saat ini pengguna hanya dikenai pajak air tanah   sesuai dengan tarif saja.

Menurut Purwanto  hal itu dinilai kurang optimal, sebab dimungkinkan tidak seimbang dengan jumlah air tanah yang dipakai.

Purwanti menambahkan,  pengusulan keberadaan meterisasi ke APBD dilakukan agar DLH bisa mengetahui data air tanah secara akurat sehingga pajaknya akan seimbang . Selain itu sebagai antisipasi  terjadinya  overload penggunaan air tanah yang bisa menyebabkan ketersediaan air tanah cepat habis. (Kharisma – Dirhamsyah)