Pemkot bersama DPRD Kota Pekalongan   saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Satu Data Terpadu  sebagai upaya untuk membuat pengunaan anggaran tepat sasaran.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Pansus Raperda Satu Data Terpadu  Sudjaka Marta  dalam Public Hearing yang digelar  pada Sabtu pagi,  21 Juli 2018 di ruang sidang  DPRD.

Menurut Sudjaka Martana  saat ini beberapa OPD masih belum menyusun data terpadu  karena masih adanya faktor egosektoral.

Padahal   dengan adanya perda tersebut  akan ada data yang tepat,  baik mengenai angka kemiskinan,  jumlah warga yang perlu diberikan bantuan   dalam bidang kesehatannya ataupun rumah rusak.

Sudjaka menjelaskan,  perda satu data terpadu harapannya  bisa diimplementasikan di tahun 2019. Dengan diterapkannya perda tersebut maka secara aturan  Dinas Kominfo akan menjadi pengelola data terpadu  tersebut. (Kharisma- Dirhamsyah)