DPRD Kota Pekalongan  akan segera membuat Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang ketersediaan bahan baku batik  sebagai upaya menjaga ketersediaan dan kelangsungan industro batik di masa depan .

Hal ini terungkap dalam Forum Group Discussion atau FGD   pada Sabtu  22 September 2018  di Ruang Rapat komisi C  gedung DPRD setempat.

Ketua Pansus Raperda ketersediaan bahan baku batik  Fatoni mengatakan  selama ini di waktu tertentu seperti bulan puasa atau lebaran  Kota Pekalongan sering mengalami kelangkaan bahan baku batik.

Selain itu  harga bahan baku batik seperti kain mori juga sangat terpengaruh dengan harga dolar  sehingga membuat pengusaha batik menjerit  ketika harga dolar terus merangkak naik .

Kepada Radio Kota Batik  Fatoni mengungkapkan  melalui raperda tersebut nantinya   akan ada regulasi yang mengatur agar kestabilan pengusaha batik bisa terjaga.

Pihaknya dalam waktu dekat juga akan menggelar rembuk batik nasional  bersama para pelaku usaha batik di Indonesia  sekaligus mengundang kementerian perdagangan dan industri  agar mendengar keluhan pengusaha batik  sehingga bisa memberikan solusi terbaik .

Sementara itu  dalam FGD  Camat Pekalongan Barat muhammad Nasir  menjelaskan  agar nantinya dalam Raperda tersebut  tidak hanya membahas tentang ketersediaan bahan baku saja  namun juga ketersediaan SDM sebagai regenerasi dari pengrajin batik.

Muhammad Nasir menambahkan  Pemkot harus mulai memikirkan cara  untuk menyiapkan generasi pembatik baru  sehingga batik di masa depan tidak akan punah.  (Kharisma - Dirhamsyah)