Sebagai pihak yang hanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pelanggaran Perwal  Nomor 56 tahun 2016  tentang  larangan untuk penempatan Alat Peraga Kampanye  Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan  melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.

Ketua Bawaslu setempat  Sugiharto  mengatakan  untuk eksekutor penegakan pelanggaran tersebut  diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. 

Sebelumnya  koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan instansi terkait seperti KPU  Satpol PP  Kodim  serta Polres Pekalongan Kota diputuskan untuk eksekutor pelanggaran dilakukan oleh Satpol PP.

Sugihato menambahkan  dari  penyisiran terhadap dugaan pelanggaran pemasangan APK  kemudian dilakukan penurunan APK oleh Satpol PP  Pihaknya  merencanakan pada Kamis 11 Oktober  juga akan dilakukan penertiban APK yang melanggar peraturan tersebut.  (Tri Handayani - Dirhamsyah)