Batik asli sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia  membutuhkan adanya Undang-Undang Perlindungan   untuk menjaga keberlangsungannya di masa depan.

Hal itu dikatakan oleh Pengurus Yayasan Batik Indonesia  Romi Oktabirawa  dalam Rembug dan Konferensi Batik Nasional bagian dari kegiatan PBN 2018  pada Selasa,  23 Oktober  di Hotel Pesonna Pekalongan.

Menurut Romi  respon masyarakat terhadap batik dari tahun ke tahun memang dinilai cukup bagus  namun kita melupakan bahwa batik belum mendapatkan perlindungan untuk pelestarianya.

Romi menilai  Kota Pekalongan harus bisa memberikan rekomendasi  kepada pemerintah pusat mengenai undang-undang yang mengatur tentang batik  supaya  masa depan Batik Indonesia dijamin secara hukum dan dapat dibedakan kategorinya dari produk tekstil yang  bukan batik.

Sementara itu  Ketua DPRD  Balgis Diab mengungkapkan,  sebagai langkah awal melindungi batik di Kota Pekalongan  atas inisiasi DPRD   kini tengah merancang Raperda yang mengatur Ketersediaan Bahan Baku Batik.

Raperda ini pada 17 Oktober 2018 lalu  sudah di Paripurnakan untuk kemudian dibahas dan diperkirakan akan selesai pada 14 Desember 2018 mendatang.

Raperda tersebut dinilai  bisa  menjaga ketersediaan  bahan baku batik  agar tidak mengalami kelangkaan dan kenaikan harga.

Balgis menambahkan,  selanjutnya DPRD juga akan menyusun perda   lanjutan mengenai legalitas keberadaan batik   sehingga batik asli tidak akan tercampur aduk dengan kain motif batik atau printing.  (Kharisma - Dirhamsyah)