Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah  bahwa Satuan Pendidikan SMA / SMK / MA mulai tahun 2016  kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  sehingga secara otomatis segala bentuk pelayanan,  fasilitasi,  serta kebijakan bukan wewenang  Pemkot Pekalongan lagi.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan setempat  Sugiyo menjelaskan,   Pemkot  tidak lagi memfasilitasi uang transport bagi guru untuk kegiatan pembelajaran BTQ untuk SMA Sederajat.

Kepada Radio Kota Batik / Sugiyo mengatakan,  penghentian fasilitas tersebut berlaku mulai 2 Januari 2019.  Namun apabila sekolah atau satuan pendidikan tetap akan melaksanakan pembelajaran BTQ  maka bisa dibiayai secara mandiri oleh sekolah masing-masing.

Sugiyo menambahkan,  selama ini ada sebanyak 40an guru BTQ untuk SMA Sederajat  yang setiap bulan mendapatkan uang transport sebesar 200 ribu rupiah  dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali.  (Tri Handayani - Dirhamsyah)