Sepanjang tahun 2018 lalu  Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Pekalongan  telah  menemukan sebanyak 36 dugaan pelanggaran Pemilu 2019.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan  Nasron  dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun Kinerja Bawaslu  pada Jumat  04 Januari 2018  di kantor Bawaslu setempat .

Menurut Nasron  36 dugaan pelanggaran tersebut  terdiri dari 2 dugaan pelanggaran pemilu  2 dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya  dan 32 pelanggaran administrasi pemilu berupa pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan .

Nasron menjelaskan  2 dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditemukan berupa kampanye di luar jadwal  melalui media cetak oleh calon anggora DPR RI .

Selain itu dugaan  penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas  oleh calon DPRD yang menghadiri kagiatan partai politik kampanye  pertemuan terbatas di wilayah Kota Pekalongan .

Sedangkan 2 dugaan pelanggaran undang-undang lainnya  dalah keterlibatan PNS dalam kampanye rapat terbatas oleh partai politik .

Nasron menambahkan  untuk 32 dugaan pelanggaran administrasi berupa pemasangan APK yang tidak sesuai aturan  sudah direkomendasikan kepada KPU agar bisa dikoordinasikan  untuk ditertibkan  Hingga saat ini sudah ada 452 APK tak sesuai aturan  sudah berhasil diturunkan. (Kharisma - Dirhamsyah)