Sekitar 7.423 penduduk Kota Pekalongan  saat ini tidak bisa melakukan berbagai kegiatan yang berurusan dengan administrasi  karena data kependudukannya telah terblokir .

Kepada Radio Kota Batik  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dindukcapil Kota Pekalongan  Kustiati Sri Mulyani mengatakan  terblokirnya 7 ribuan data kependudukan tersebut  karena yang bersangkutan tidak melakukan perekaman E KTP  hingga batas akhir 31 Desember 2018 lalu.

Sehingga sesuai aturan Dirjen Dukcapil  data kepedudukan mereka akan dinon aktifkan atau diblokir  dan konsekuensinya tidak akan bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan identitas  seperti mengurus urusan di perbankan  BPJS  mengurus masalah pertanahan  SKCK  hingga pengajuan pembuatan SIM .

Menurut Kustiati  untuk kembali mengaktifkan data kependudukan  maka masyarakat yang data kependudukannya terblokir  cukup melakukan perekaman  E KTP  di kecamatan maupun di  kantor Dindukcapil setempat .

Kustiati Sri Mulyani menambahkan  sebelum data diblokir  Dindukcapil juga telah mengirim surat pemberitahuan kepada masyarakat  serta melakukan upaya jemput bola  baik di kelurahan  kecamatan  sekolah hingga buka pelayanan sampai sore hari.  (Kharisma-Regina)