Juru parkir atau jukir yang masih belum terdaftar namanya di PT yang telah memenangkan lelang parkir di Kota Pekalongan  bisa dianggap melakukan tindakan pungutan liar atau pungli .

Kepada Radio Kota Batik Kepala Dinas Perhubungan atau Dinhub Kota Pekalongan Slamet Prihantono mengatakan  Dishub sudah menginformasikan kepada para jukir bahwa sejak Januari 2019  sebanyak 15 ruas jalan yang dilelangkan sudah mulai dikelola PT pemenang lelang .

Menurut Slamet Prihantono apabila tidak mau mendaftar  jukir bisa menyalahi aturan dan dianggap melakukan pungutan liar sebab parkir yang dilakukan tidak didasari dengan surat penugasan.

Hal itu Slamet menjelaskan berpotensi masuk ke ranah pidana  karena jukir tersebut dalam melakukan tugas termasuk jukir yang ilegal.

Slamet Prihantono menambahkan  sebelumnya pada akhir 2018 lalu 15 ruas jalan dilelangkan dengan nilai sebesar 1,2 milyar rupiah  15 ruas jalan yang dilelang parkir diantaranya  di titik Jalan Hayam Wuruk  Sultan Agung dan Agus Salim.  (Kharisma - Regina)