Pemilih disabilitas yang tidak bisa melihat atau tuna netra  maupun yang tidak memiliki tangan atau tuna daksa  diperbolehkan memilih pendamping  untuk mendampingi menyalurkan hak suara hingga sampai ke bilik suara.

Kepada Radio Kota Batik  Divisi Teknis KPU Kota Pekalongan   Muhammad Bilal mengatakan sesuai aturan dalam PKPU Pasal 43 dan 44,  KPU tidak mengharuskan pendamping pemilih adalah dari petugas KPU  namun pendamping ditunjuk sesuai kehendak pemilih,  bisa berasal dari masyarakat ataupun saudara.

Menurut Bilal  pendamping yang ditunjuk kemudian harus mengisi form C3  yang di dalamnya tertera aturan bahwa pendamping harus merahasiakan pilihan dari disabilitas tersebut.

Bilal menilai aturan tersebut bersifat sementara  sehingga apabila suatu hari pendamping bocor  maka berpotensi masuk ke ranah pidana.

Bilal menambahkan untuk alat bantu khusus  sesuai PKPU memang disediakan surat suara dengan huruf  braile  namun hanya untuk surat suara pemilihan presiden  dan DPD.

Meskipun surat suara dengan huruf braile belum diterima  namun KPU mengupayakan saat hari H surat suara dengan braile tersebut akan tersedia  disesuaikan dengan keberadaan TPS yang ada pemilih  disabilitasnya.  (Kharisma - Regina)